SEJARAH DAN KRONOLOGIS SENGKETA TANAH DI KAMPUNG TIDORE

09 November 2009

Oleh: Andre Gusti Bara

kita sudah beri mereka

ribuan jengkal tanah kita

demi mimpi hari nanti

tangis luka akan pergi

tapi mereka berdusta

dan lagi minta memaksa

sedepa tanah kita

untuk ego penguasa

tak mungkin kita tunduk

karena rumah kita kan ambruk

kita butuh tanah ini

untuk hidup dan bila esok mati

maka benar kita berbondong

berarak di jalan teriak penolakan

sebab tak mungkin ada yang menolong

selain kita sendiri yang melawan!

(Tanah Ini Kita Yang Punya, Andre GB)

Kampung Tidore adalah sebuah kelurahan di pesisir pelabuhan kapal penumpang Tahuna. Termasuk daerah kecamatan Tahuna Timur dan merupakan bagian kecil dari Tahuna yang adalah ibukota kabupaten Kepulauan Sangihe di propinsi Sulawesi Utara. Mayoritas mata pencaharian penduduk di sini adalah nelayan (90%). Luas wilayah kampung nelayan ini 39,86 hektare dan memanjang sekitar 1 (satu) kilometer di bibir pantai. Sebelah barat kampung ini langsung menghadap laut, sebelah utara dengan kelurahan Dumuhung, sebelah selatan dengan kelurahan Tapuang, sedang sebelah timur dengan kelurahan Tona. Kampung ini juga sering disebut Kampung Islam karena mayoritas penduduknya (90%) memeluk agama Islam. Penduduk di sini adalah para pendatang dari Makassar, Bugis, Arab, Maluku dan China yang mulai menetap di sini sejak tahun awal tahun 1900-an.

Dalam catatan sejarah, pada tahun 1883 nama awal kampung ini adalah Marapeta yang artinya Kampung Timbul Tenggelam. Disebut seperti ini karena jika tiba masa air pasang, maka sebagian besar pekarangan akan tergenang air. Pada masa ini masih banyak pohon bakau yang tumbuh di pesisir pantai. Nama Tidore sendiri berawal dari penyebaran Islam di pulau Sangihe bagian Timur, tepatnya di desa Petta, kecamatan Tabukan Utara yang dibawa oleh seorang yang berasal dari Maluku bagian utara bernama Syamsuddin. Meski sebenarnya, Syamsuddin berasal dari Sumatera yang kemudian menyebarkan Islam hingga ke Tidore dan kemudian menikah dengan seorang perempuan setempat. Ini yang membuat banyak orang menganggap Syamsuddin seorang Tidore.

Penyebaran agama Islam oleh Syamsuddin akhirnya menyentuh Sangihe. Awalnya mereka memulai dari Petta hingga ke sekitar. Pada masa ini VOC telah menjadi kekuatan ekonomi dan berhasil menanamkan pengaruh politiknya hingga ke dalam kerajaan-kerajaan di pulau Sangihe. Benturan demi benturan antara Syamsuddin dan VOC tidak dapat dihindari sehingga membuat Syamsuddin bersama pengikutnya harus menyingkir dari Petta dan memilih pesisir pantai Dumuhung di Tahuna sebagai tempat tinggal. Keturunan Syamsuddin dan para pengikutnya yang kemudian berbaur dengan penduduk lokal adalah nenek moyang masyarakat Kampung Tidore. Nama ini mulai digunakan sejak tahun 1903 untuk membedakan dengan pemukiman sekitar.

Pada pertengahan tahun 2003, Makaminan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan rencana untuk mendirikan talud (pagar beton) di sepanjang pesisir pantai Dumuhung untuk menjadi penahan ombak. Pada musim penghujan yang disertai angin kencang, kawasan ini memang rentan dengan terjangan ombak. Apalagi memang rumah-rumah penduduk yang dibangun tak terlalu jauh dari pesisir pantai. Sosialisasi dilakukan pemerintah kepada masyarakat di pesisir pantai Dumuhung agar mendukung rencana ini. Percaya bahwa talud akan memberi banyak manfaat bagi mereka, masyarakat Kampung Tidore yang berada di pesisir pantai Dumuhung ikut terlibat aktif dalam pembangunannya. Bupati Makaminan sendiri meninggal dalam masa pengabdiannya dan digantikan oleh Drs. Winsulangi Salindeho yang sebelumnya adalah wakil bupati.

Awal tahun 2007, Bupati Salindeho mengeluarkan kebijakan pembangunan ruas jalan lingkar pantai (boulevard) di sepanjang pesisir pantai Dumuhung yang sebelumnya telah didirikan talud. Boulevard yang menyambungkan batas talud dengan batas rumah-rumah warga dengan lebar lebih dari 25 meter ini mendesak pemukiman masyarakat Kampung Tidore hingga benar-benar berbatas langsung dengan jalan raya lingkar pesisir pantai ini. Pembangunan ini sendiri sempat menjadi ajang untuk kampanye bagi Bupati Salindeho yang mencalonkan diri lagi di pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2008 untuk mendapatkan suara dari pemilih yang berada di Kampung Tidore.

Drs. Winsulangi Salindeho memang terpilih lagi sebagai bupati kepulauan Sangihe dan pembangunan boulevard dilanjutkan meski sangat lamban. Boulevard ini hingga kini masih terus dikerjakan. Pengerjaan ini masih meliputi pembangunan saluran air (gorong-gorong) dan pengerasan jalan. Material jalan sudah berada di badan jalan, namun belum terlihat adanya tanda-tanda menuju pengaspalan. Hingga kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2009, mulai ada penyelewengan dengan pemancangan patok-patok baru sejauh 8 (delapan) meter merangsek ke daerah mukim warga. Seluruh patok-patok ini memakan hampir separuh rumah-rumah warga yang sudah berbatas jalan.

Beberapa warga kemudian menemui lurah Kampung Tidore untuk meminta penjelasan tentang keberadaan patok-patok tersebut. Tak ada penjelasan yang memuaskan karena Lurah sendiri merasa tidak tahu menahu tentang patok-patok tersebut. Ketika meminta penjelasan kepada para pekerja pembangunan boulevard, tak juga mampu memberikan informasih yang memuaskan. Akhirnya, Lurah Kampung Tidore berusaha untuk mencari tahu tentang asal muasal dan tujuan pemasangan patok-patok baru tersebut.

Pada malam tanggal 2 November 2009, diadakan rapat antara penduduk Kampung Tidore (khususnya para pemilik rumah yang dilewati patok) dengan pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan itu, pihak pemerintah daerah memberikan konfirmasi bahwa permintaan pembebasan lahan warga sejauh 8 (delapan) meter adalah untuk menunjang pembangunan Rute Jalur Hijau (RTH) di kawasan jalan lingkar ini. Pemerintah daerah sendiri menawarkan ganti rugi hanya untuk tanah yang akan di lewati patok. Sedangkan bangunan yang berdiri di atasnya tidak akan diganti rugi dengan alasan minimnya biaya. Pertemuan ini berakhir tegang karena warga menolak dengan tegas permintaan pemerintah kabupaten untuk pembebasan tanah sebesar 8 (delapan) meter tersebut. Beberapa warga juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak ingin mengganti rugi kerugian bangunan di atas lahan yang akan digusur. Keadaan sempat memanas sehingga membuat pihak kepolisian menurunkan personilnya untuk berjaga-jaga agar kondisi tetap aman.

Keesokan pagi (3 November 2009), warga lalu berinisiatif untuk melakukan sebuah gerakan perlawanan penolakan terhadap pembebasan lahan untuk Rute Jalan Hijau (RTH) ini. Beberapa orang warga kemudian segera ditugaskan untuk menghubungi sekaligus mengajak warga masyarakat yang lain untuk bersama-sama melakukan demonstrasi ke gedung legislatif kabupaten hari itu juga. Tak lama kemudian, warga berkumpul dan melakukan aksi longmarchnya dengan mengambil start dari kantor kelurahan Kampung Tidore di bawah pimpinan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Tidore.

Demonstrasi ini berhasil memaksa beberapa anggota DPRD Kabupaten Sangihe untuk menemui massa dan melakukan dialog membahas persoalan ini. Namun jawaban diplomatis ala legislatif tak memuaskan warga yang semakin khawatir bahwa penggusuran akan tetap terjadi sepanjang patok-patok tersebut masih berdiri. Tertangkap kesan bahwa ada upaya saling melempar tanggung jawab antar berbagai pihak dan instansi yang berwenang dan punya andil dalam persoalan ini. Tak puas dengan tanggapan yang diberikan oleh anggota DPRD, warga memilih kembali pulang ke rumah kemudian mengambil keputusan untuk segera menghancurkan patok-patok penanda perluasan lahan.

Sekarang, warga kelurahan Kampung Tidore tetap bersikeras untuk tak lagi memberikan tanahnya meski sejengkal. Diskusi dan pertemuan sering di gagas untuk membicarakan persoalan ini. Advokasi kasus dan pendampingan dilakukan oleh Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI). Sementara itu di tingkatan pemerintah daerah pembicaraan mengenai persoalan ini masih terus dibahas. Belum ada kejelasan tentang akhir sengketa ini.

Selengkapnya...

International Student Day

Perayaan hari Mahasiswa Internasional merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. International Student Day (Hari Mahasiswa International) berawal dari tewasnya Jan Opletal, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Charles di Praha ketika melakukan demonstrasi melawan pendudukan fasis Jerman di Ceklosovakia. Aksi demonstrasi yang dimulai pada ulang tahun kemerdekaan Cekoslovakia (28 Oktober 1939) berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dan Nazi, yang mengakibatkan meninggalnya Jan Opletal pada 11 November 1939. Jan meninggal karena tembakan tentara Nazi di perutnya. 4 hari kemudian, Jan dimakamkan, jenazahnya di bawa dari Praha ke Moravia (rumahnya), prosesi pemakamannya berubah ketika puluhan ribu mahasiswa yang turut hadir mengubahnya menjadi Demonstrasi Anti Nazi. Akibatnya pada 17 November 1939, Reichsprotektor Ceko (Semacam perwakilan Nazi di negara boneka Bohemia dan Moravia), Konstantin von Neurath menutup semua universitas dan perguruan tinggi, lebih dari 1200 mahasiswa dikirim ke kamp konsentrasi, dan mengeksekusi sembilan Mahasiswa (termasuk Profesor), selanjutnya, tragedi ini dijadikan Hari Pelajar Internasional oleh Serikat Mahasiswa Internasional (Internasional Student’s Union), sebuah organisasi mahasiswa internasional, didirikan pada 27 Agustus 1946 yang bermarkas di Praha, Cekoslovakia. Pada 17 November 1989, di Cekoslovakia, sekitar 1500an mahasiswa melakukan perayaan hari pelajar internasional tetapi dengan tema menentang Kapitalisme Negara Rezim Stalinis Cekoslovakia yang menghambat Demokrasi dan Kebebasan. Kejadian tersebut, mengawali “Revolusi Beludru”—semacam (kontra) revolusi tanpa kekerasan—dan mengakhiri republik Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Slovakia, dimana selanjutnya karena Rezim Stalinis, Ceko terpecah dan masuk dalam kekuasaan negeri-negeri kapitalis eropa.

Hari Mahasiswa Internasional, juga berangkat dari perlawanan mahasiswa Politeknik di Athena, Yunani pada tahun 1973 yang melakukan perlawanan terhadap Junta Militer. Pemogokan mahasiswa, yang dimulai sejak tanggal 14 November 1973. Para Mahasiswa membuat Barikade di kampusnya, membuat stasiun radio dan mengabarkan perlawanan mereka terhadap Junta Militer ke seluruh kota di Athena, dan mengajak kepada setiap orang yang bersepakat dengan perjuangan demokrasi untuk bergabung. Klimaks perjuangan mereka terjadi pada 17 November, ketika, pada malam hari sekitar 30 Tank tentara menabrak gerbang kampus Politeknik, tidak ada yang tahu persis berapa mahasiswa politeknik yang terbunuh saat penyerangan terjadi, tetapi banyak yang terluka parah, dan setelah kejadian itu masih meninggalkan luka yang mendalam bagi para korban kekejian Junta Militer Yunani. Pemogokan mahasiswa Politeknik di Athena merupakan awal dari kejatuhan Junta Militer di Yunani yang akhirnya jatuh pada Juli 1974. Secara resmi 17 November di Yunani telah dinyatakan sebagai Hari Mahasiswa Yunani.

Semua peristiwa ini memberikan inspirasi bagi gerakan mahasiswa di seluruh dunia dalam upayanya untuk mendapatkan pendidikan dan masyarakat yang demokratis. Hari Mahasiswa Internasional telah menjadi simbol bagi perjuangan mahasiswa di berbagai negara. Hari Pelajar Internasional, dirayakan di berbagai negara meski tidak diorganisasikan secara internasional. Beberapa gerakan mahasiswa merayakan hari pelajar internasional sejak 5-18 November.

Dewasa ini, perjuangan gerakan mahasiswa di berbagai negeri tidak hanya menuntut soal pendidikan dan masyarakat yang demokratis tetapi pendidikan yang gratis. Krisis Kapitalisme yang di “obati” dengan jalan Neoliberalisme telah membuat pendidikan menjadi mahal dan diperjualbelikan di berbagai negeri tidak hanya di negara-negara berkembang (seperti Indonesia) bahkan negeri-negeri makmur. Berbagai pemogokan dan pendudukan kampus terjadi di berbagai negeri di Eropah (seperti di Austria—yang dimulai dari Akademi Seni di Wina kemudian merembet ke berbagai kampus di Wina (Universitas Wina, Graz, Klagenfurt, Linz, Teknik Graz, Teknik Wina) lebih dari 40.000 mahasiswa bergabung dalam aksi tersebut, Makedonia (Universitas Cyril, Methodius), Kroasia Jerman (Muenchen ( Akademi Seni), Marburg (600an mahasiswa bergabung) bahkan Amerika (San diego, Toronto yang memobilisasi 5000 orang), mengajukan tuntutan yang sama: Pendidikan GRATIS dan DEMOKRATIS.

Selengkapnya...

Pernyataan Sikap dan Kronologis Front Gerbang Revolusi Makassar

29 Oktober 2009

-BAYANG PENDIDIKAN DI BAWAH REZIM SBY-BOEDIONO

Hari ini kembali kita melakukan refleksi historikal perjalanan bangsa. 81 tahun silam, sekelompok pemuda menyatukan persepsi, rasio dan cara pandang. Kemajuan berpikir yang dipasokkan oleh perkembangan pemahaman melalui sejumlah institusi pendidikan yang merupakan hasil pelaksanaan politik etis ini telah mendobrak segala bentuk pemahaman nation yang tersektarian dalam bentuk kedaerahan. Kesadaran obyektif tentang tanah air, tumpah darah dan bahasa yang satu “Bersatu dalam satu nation Indonesia”. Janin yang dibesarkan dalam rahim ibu pertiwi, di tengah-tengah kolonialisasi, imperialisme Belanda. Sumpah Pemuda merupakan cerminan nyata kesadaran kalangan muda indonesia tentang penindasan kolonialisme, sebuah penukilan sejarah di dalam koridor panjang perjalanan bangsa. Janin yang dibesarkan dalam rahim Ibu Pertiwi, di tengah-tengah kolonialisasi/imperialisme belanda ini yang terlahir 17 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 17 agustus 1945, dengan dibidani semangat nasionalisme pada akhirnya melahirkan Indonesia yang merdeka. Akan tetapi, setelah sekian lama Indonesia menyatakan secara de facto kemerdekaanya, toh kenyataanya negeri ini masih tetap tercekik oleh belenggu imperialisme walaupun dalam bentuknya yang paling mutakhir (baca Neo-Liberal).

Paulo friere pernah menjabarkan bahwa pendidikan merupakan wadah untuk memanusiakan manusia. Hugo Chavez juga pernah berpesan “Berikanlah KEKUASAAN kepada orang miskin, KEKUASAAN yang ku maksud adalah pengetahuan, tanah, kredit, teknologi, dan organisasi. Itulah satu-satunya cara mengakhiri kemiskinan”. Pendidikan merupakan barometer konkrit tingkat perkembangan masyarakat. Maju dan berkembangnya suatu peradaban masyarakat dapat dilihat dari tingkat ilmu pengetahuan yang dikonsumsi melalui institusi pendidikan yang ada. Oleh karena hal tersebut, pendidikan menjadi hal yang fundamental sebagai penentu maju dan berkembangnya suatu bangsa. Kenyataan obyektif tentang urugensi pendidikan inilah yang kemudian di sadari oleh the Founding Father negeri ini untuk mencantumkan pernyataan dalam konstitusi negara, dalam pembukaannya dinyatakan dengan jelas bahwa negara ini di bentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pernyataan ini kemudian ditekankan kembali pada batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara menjamin hak-hak tiap warga negara untuk mendapat pengajaran. Keseluruhan fragmentasi diatas memberikan kita perenungan dengan membandingkan kenyataan hari ini.

Berdasarkan track record sejarah dan seiring dengan hempasan gelombang imperialisme global dalam mazhab kapitalisme yang berwujud liberalisasi pasar dan komoditi. Pemerintah kita telah terseret dan mengkhianati cita-cita pendirian negara. Dewasa ini, pemerintah kita terbukti melakukan upaya menjadikan pendidikan sebagai milik perseorangan/golongan sehingga pendidikan menjadi ekslusif/mahal bagi masyarakat indonesia sendiri (privatisasi dan komersialisasi kampus). Badai privatisasi pendidikan berimbas pada penyempitan wawasan dan pengetahuan para pemuda Indonesia, mengembalikan ke dalam orientasi berpikir yang sempit dan picik. Sehingga tanpa mereka sadari mereka telah jauh dari hakikat pendidikan itu sendiri. Justru para terpelajar bangsa ini kemudian terkooptasi pada bagaimana cara untuk memperoleh IP/nilai yang bagus, cepat lulus, mencari janji-janji kerja yang menghasilkan banyak uang. Privatisasi dan komersialisasi pendidikan ini juga memberangus rasio kritis dan politik para peserta didik, membonsai semangat untuk berdiskusi, beraktifitas dan berorganisasi. Dan pada akhirnya para pemuda kita kemudian mengalienasi diri dari kehidupan sosial, politik dan ekonomi, tanpa mereka sadari mengapa pendidikan yang berkualitas menjadi mahal/eksklusif bagi masyarakat. Jangan heran jika out put dari institusi pendidikan yang ada justru hanya dapat menjadi kuli tinta, sarana pelengkap mesin-mesin produksi, “bahan bakar” atau tenaga-tenaga kerja murah bagi akumulasi modal para kapitalis lokal dan/atau internasional, di tengah-tengah situasi ekonomi politik Indonesia yang masih menghamba kepada noeliberal. Dan pemaparan diatas sekaligus juga menjawab pertanyaan, “mengapa kita menjadi kuli di negeri sendiri?”, “mengapa rakyat bangsa ini membiarkan penjarahan sumber daya alam?” dan “mengapa mayoritas rakyat di negeri yang kaya ini justru hidup di bawah garis kemiskinan?”.

Program-program populis pemerintahan sebelumnya seperti : BOS, DOS, BLT, PNPM dan P2KP hanyalah program yang di diarahkan guna meredam riak-riak sosial di tengah masyarakat, yang sudah jelas ini bukan merupakan obat mujarab bagi akar kontradiksi kemiskinan dan pendidikan mahal. Kabinet baru yang di pimpin oleh SBY-BOEDIONO pun hanya akan me “LANJUTKAN” nasib pendidikan saat ini menjadi lebih buruk. Mengapa demikian? Karena hirarki pemerintahan kita baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif saat ini masih didominasi oleh unsur elit profesional ataupun partai politik yang dalam sejarah telah terbukti betapa besar pengabdiannya kepada Neo-liberal. Pemerintah kita hari ini juga menjadikan hutang sebagai jalan satu-satunya. Padahal hutang adalah pintu masuk bagi ADB(account development bank), Word Bank dan lembaga kapitalis lainnya untuk melancarkan program privatisasi industri ataupun pendidikan di Indonesia. Sudah barang tentu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini bukanlah jawaban untuk membangun fondasi dasar kemandirian ekonomi rakyat. Sungguh ironis memang!!!

Melihat masa depan bangsa yang suram diatas dan menelaah kondisi obyektif para peserta didik serta akses pendidikan dan ilmu pengetahuan terhadap rakyat Indonesia. Untuk itu, melalui momentum Sumpah Pemuda ini kami GERAKAN RAKYAT BERSATU Anti Neo-liberal dan Globalisasi untuk REVOLUSI, menyatakan sikap kepada pemerintah agar : 1. Segera mencabut undang-undang No.29 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan(BHP). Undang-undang yang disahkan oleh DPR-RI pada akhir 2008 ini mengindikasikan pelepasan tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan dunia pendidikan dan mengantarkan institusi pendidikan kedalam jurang liberalisasi modal. 2. Segera realisasikan pendidikan gratis, ilmiah, berkualitas dan demokratis untuk rakyat. sebagai amanah langsung konstitusi tertinggi di negeri ini. 3. Hentikan segala bentuk praktek NKK/BKK antara lain, penerapan absensi 75% sistem DO, pembatasan waktu aktifitas mahasiswa dan berdemokrasi di kampus. Yang mana kebijakan ini membangun kerangkeng bagi mahasiswa dan mengkondisikan keseluruhan aktifitas mahasiswa ke dalam kampus, tenggelam dalam hal-hal yang bersifat komersil dan ekonomis serta menjauhkan diri dari kehidupan politik praktis. 4. Hentikan segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa, sebab hal ini adalah wujud dari pembunuhan karakter demokrasi di negara ini.

HIDUP RAKYAT..!!! HIDUP MAHASISWA..!!! BERSATU DALAM GERAKAN UNTUK REVOLUSI.....!!!!!!! “eL paubLo Unido HamaSiera VencHido viVa La REVOLUTION” GERBANG REVOLUSI ( Gerakan Rakyat Bersatu Anti Neo-Liberal dan Globalisasi untuk Revolusi)

(BEM UNM, BEM FK UNHAS, HMJ SOSIOLOGI UNM, MAPERWA UNM, FIP UNM, FPPI, FOSIS UMI, FT UNM, BEM FKM UVRI, DEPERMA FKM UVRI, HMJ FEKON UVRI, FP UMI, BEM FAPERTA UMI, SEMA FE UIT, BEM FEKON UIT, LMND PRM, CARA BACA UIN, PMII KOM.UNM, JARINGAN LIBERTARIAN, IMAFKIN, LIPSTIK UNHAS, MALCOM STMIK, PPRM SUL-SEL)

Aksi Rabu, 28 Oktober 2009

09.30: masa aksi LMND-PRM dan PPRM kumpul di mesjid 45

09.50: massa aksi star ke titik kumpul front di tol reformasi dengan long mars sampai ke tempat/titik kumpul front

10.03: massa aksi LMND-PRM dan PPRM SUL-SEL tiba di tol reformasi

10.06: di titik kumpul sudah ada kwn dari organ lain yang masuk dalam front yaitu FPPI Makassar, BEM Pertanian UMI & Cara Baca UIN setelah melihat kwn2 dari organ lain sudah ada di titik kumpul massa aksi LMND-PRM dan PPRM SUL-SEL lansung gabung dengan massa front, pada saat itu juga ternyata di belakang titik kumpul kita ada massa aksi dari front berbeda APJ (Aliansi Parlemen Jalanan) yang di motori oleh LMND hitam…..

10.13: orasi politik oleh korlap BEM pertanian UMI

10.15: orasi politik BEM fakultas usuluddin UIN

10.25: orasi politik korlap PPRM kwan indri

10.28: orasi politik kawan eko LMND-PRM

10.30: orasi Politik kawan pertanian UMI

10.48: bem UVRI tiba dititik kumpul

10.55: wajenlap mengambil alih dan membacakan nama-nama organ yang tergabung dalam front

10.59: orasi politk FPPI Makassar

11.10: BEM UNM gabung dengan massa aksi front

11.18: rapat korlap masing-masing organ yang tergabung dalam front

11.20: massa aksi star ke titik aksi dengan longmars

11.21: massa aksi berhenti di fly over merapatkan barisan massayang lagi cair

11.23: massa aksi jalan kembali menuju ke titik aksi

11.27: massa aksi berhenti di depan kampus UMI bertemu dengan massa aksi lain (HMI komisariat UMI) yang lagi aksi di depan kampus UMI

11.28: massa aksi melanjutkan ke titik aksi

11.35: massa aksi tiba di depan gubernuran

11.37: orasi pembukaan oleh jenlap yaitu kawan accunk

11.47: orasi Politik BEM FT UNM

11.48: orasi Politik dari kawan UNM

11.50: orasi Politik dari FK UNHs

12.04: orasi Politik dari kawan FPPI

12.08: orasi Politik dari jaringan libertarian

12.12: orasi Politik dari kawan MALKOM

12.17: orasi Politik dari PPRM SUL-SEL kawan indri

12.23: orasi Politik dari LMND-PRM kawan dayat

12.33: orasi Politik dari kawan pertanian UMI

12.35: di ambil alih oleh wajenlap

12.36: pembacaan sumpah pemuda dari kawan dayat

12.38: negosiasi tim HUMAS front dengan birokrasi pemerintahan bagian penerimaan aspirasi hasilnya kita diterima untuk masuk dalam kantor gubernuran, jenlap merapatkan hal itu dengan korlap masing-masing organ

12.50: massa aksi mencoba masuk ke halaman gubernuran dengan mencoba menerobos masuk ke halaman gubernuran dengan dihalangi oleh aparat kepolisian situasinya sempat memanas sehingga massa aksi terlibat aksi saling mendorong dengan aparat akibat massa aksi dipukul mundur oleh aparat,tapi setelah itu jenlap mengaarahkan massa aksi untuk kembali merapatkan barisan dan menyanyikan lagu darah juang yang dipimpin oleh jenlap, lagu tersebut sebagai penutup aksi.

01.03: massa aksi meninggal titik aksi (gubernuran) kembali titik kumpul front…

Kronolog LMND PRM

Selengkapnya...

Pernyataan Sikap LMND PRM memperingati 81 Tahun Sumpah Pemuda

28 Oktober 2009

“Rezim SBY-Boediono Me-LANJUTKAN Penderitaan Rakyat; Biang Kerok Privatisasi Pendidikan Penyebab Pendidikan Mahal, Tidak Ilmiah dan Demokratis”

Salam Pembebasan,

Sekali lagi, CUKUP SUDAH! (Ya Basta!) Tak ada Demokrasi dan Kesejahteraan di bawah Pemerintahan Agen Imperialis!

Pelantikan SBY-Boediono pada 20 Oktober yang lalu, merupakan keberlanjutan penegasan cengkraman dominasi Imperialis di negeri ini. Dalam 5 tahun ke depan—jika tak ada perubahan yang Radikal-Revolusioner—demokrasi akan semakin menyempit dan jurang kemiskinan akan semakin dalam. Bukti-bukti kongkret tersebut sudah diperlihatkan dengan berbagai bukti: (1). Jauh sebelum berakhirnya kekuasaan SBY-Kalla, berbagai Undang-Undang yang memperdalam dan melancarkan program-program neoliberalisme telah disahkan secara cepat untuk mengejar target “obat” krisis Kapitalisme Global di negeri dan memperluas lapangan pencaplokan akumulasi kapitalis untuk di bawa ke kantong-kantong korporasi internasional. Undang-undang tersebut, antaralain: UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus, Perpu Pembebasan Lahan, UU BHP. (2). Bahkan DPR periode 2004-2009 telah mengesahkan privatisasi 30 perusahaan negara (sebagian belum terealisasi) dan paling siap melakukan initial public offering tahun ini adalah PT Bank Tabungan Negara dan PT Pembangunan Perumahan (3). Situasi politik terkini menunjukkan semakin jelas/terangnya karakter elit-elit politik yang menghamba pada Imperialis, dengan menginduk/menempel pada agen Imperialis terkuat (SBY-Boediono)—dengan tak ada oposan politik yang kuat dan kongkret—untuk (sekedar) mendapatkan ceceran dana dan jaringan ekonomi internasional,agar memungkinkan bagi mereka untuk ke depannya menjadi agen Imperialis nomor wahid. Apa yang dilakukan PDIP, Hanura ataupun Gerindra sebagai kumpulan elit-elit politik Sisa-Sisa Ordebaru dan Reformis Gadungan hanyalah bargaining position belaka agar dalam peta politik ke depan diharapkan akan mendongkrak populeritas politik mereka, dengan tentu saja menunggangi dan memetik hasil kerja keras gerakan anti imperialis. (3). Dengan konfigurasi politik semacam itu, pembatasan ruang-ruang demokrasi (kebebasan ekspresi, kontrol dan partisipasi) akan semakin jelas arahnya, menyempit! Berbagai rancangan UU dan UU yang membahayakan demokrasi, yang menunggu peraturan perundang-undangannya, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Penyiaran, RUU Pers, RUU Intelejen Negara, UU Pornografi.

Oleh karena itu, tak perlu lagi ada bantahan, karakter dan tujuan rezim SBY-Boediono semakin jelas, suatu rezim yang di lanjutkan kekuasaannya untuk melanjutkan proyek besar imperialisme dengan tujuan: mencaplok potensi kekayaan alam, menghisap tenaga kerja buruh, menjadikan negeri ini sebagai pasar barang dan jasa. Dan, akibatnya melanjutkan: penghancuran industrialisasi, pemiskinan rakyat;penderitaan rakyat.

Sementara elit-elit politik berbagi dan membagi-bagi kekuasaan, dengan tujuan yang sama: memuaskan Toean Modalnya (Imperialisme), kaum miskin di negeri ini mendapati posisinya semakin tertindas dengan: PHK Massal, penggusuran, Pendidikan, transportasi, biaya hidup yang mahal. Suatu sistem yang memaksa manusia untuk mempertahankan hidupnya sendiri-sendiri, memisahkan manusia satu dan lainnya secara sosial dengan tanpa: pengetahuan, modal, teknologi dan alat produksi, sungguh suatu sistem yang memiskinkan. Dalam pidato kenegaraannya saat di lantik, SBY menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia semakin baik, sungguh suatu pembohongan publik padahal kenyataanya dalam tahun 2009 tingkat kemiskinan mencapai 40 Juta (16,82%) (Data INDEF) meningkat 5 juta dari catatan BPS pada bulan maret 2008. Bahkan, biaya pendidikan secara umum naik hingga di atas 200 % (sumber Danareksa Research), demikian juga dengan biaya kesehatan, yang naik cukup tinggi (sumber Kontan.com). Jadi, semakin nyata bukti pemerintahan agen neoliberal tak mampu mensejahterakan dan mengembangkan sumber daya rakyat.

Dalam peringatan 81 tahun Sumpah Pemuda kali ini, kami, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin, menyatakan bahwa Penjajahan terhadap Bangsa ini belum hilang;belum lenyap. Penjajahan hari ini telah berganti rupa dengan sistem, undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri, pemerintahan yang pro pada penjajah.

Oleh karena itu, kami, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin menyerukan kepada Gerakan Rakyat, untuk:

1. Membangun persatuan Rakyat dan Kaum Gerakan sebagai alat politik alternatif perjuangan pembebasan nasional.

2. Melancarkan propaganda-propaganda yang reguler dan massif untuk mengalahkan dominasi politik-ideologi rezim SBY-Boediono dan elit-elit politik penipu rakyat lainnya.

3. Membangun organisasi dan posko-posko perjuangan sebagai wada untuk mengembangkan pengetahuan organisasi, politik, ideologi guna mempertajam konsep dan arah perjuangan.

Bagi kami Jalan keluar dari persoalan rakyat hari ini, adalah:

1. Membebaskan Bangsa Indonesia dari Cengkraman Dominasi Imperialis dengan Mengganti Pemerintahan Agen Imperialis ( Rezim SBY-Boediono) dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin.

2. Membangun Industri Nasional Yang Kuat dan tangguh di Bawah Kontrol Rakyat

3. MeNasionalisasi Aset-Aset Vital dan Industri Pertambangan Asing

4. MenSita Harta Koruptor

5. MengHapuskan Utang luar negeri

Untuk menjalankan program-program mendesak bagi rakyat, antaralain:

1. Memberikan Pendidikan dan Kesehatan bagi rakyat

2. Menurunkan Harga Sembako

3. Menaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan

4. Menyediakan Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal

5. Memperbaiki Kerusakan Lingkungan

6. Membuat UU Politik dan Pemilu yang Demokratis

7. Membuat Penulisan Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat

8. Melakukan pengadilan bagi para penjahatHAM dan Pembubaran Komando Teritorial

9. Memenuhi Kuota 50% bagi Perempuan di Semua Jabatan Publik

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat, terima kasih.

Kolektif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin (KolNas LMND PRM)

Yogyakarta, 28 Oktober 2009

Paulus Suryanta Ginting

Juru Bicara

Selengkapnya...

Statemen Politik 20 Oktober 2009 KPR (Komite Perjuangan Rakyat)

20 Oktober 2009

Buruh Menggugat (ABM), Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ), Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Gerakan Serikat Perjuangan Buruh (GSPB), Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GESBURI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Truk dan Tangki Indonesia (SBTTI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), LMND PRM, Perempuan Mahardika Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Pembebasan Nasional

Selasa, 20 Oktober 2009 hari ini SBY-Boediono di lantik menjadi Presiden dan wakil presiden 2009-2014. Sejak dua hari yang lalu kita juga menyaksikan beberapa nama yang akan mengisi kabinet yang akan membantu Presiden terpilih untuk menyelengarakan pemerintahan periode 2009-2014 mendatang.

Moment ini tentu sangat penting bagi kami sebagai gerakan rakyat Indonesia untuk mengingatkan kembali kepada Jutaan massa rakyat di Indonesia yang telah memilih SBY-Boediono dalam pilpres 2009 kemarin.

Karena lebih dari 90 Juta rakyat Indonesia, baik itu kaum buruh, kaum petani, kaum miskin perkotaan, kaum mahasiswa dan lainya saat ini bisa dipastikan kondisinya tidak akan bergerak menuju kemakmuran dan kesehjateraan bersama, diakibatkan kebijakan ekonomi politik Rezim SBY-Boediono yang masih tunduk di bawah dominasi modal dan kekuasaan pasar bebas.

Persoalanya mengapa rakyat Indonesia masih dikondisikan untuk tetap melarat oleh rezim boneka Neolibiralisme saat ini, karena Rezim ini selalu siap sedia menjalankan arahan kaum pemodal yang bervisi kapitalistik untuk segera menjalankan kebijakan-kebijakan anti kesehjateraan rakyat yakni:

1. Privatisasi BUMN dan penjualan Aset-aset strategis kepada kaum pemodal (Sampai Bulan mei 2009 Ada Sekitar 30 BUMN yang siap di Jual)

2. Free Labor Market Flexibility maka semakin jelas bahwa ada pembatasan kesahteraan kaum buruh lewat system pengupahan dengan model teritorial dan sektoral (UMP, UMK, UMS) yang tidak boleh lebih dari standar minimum Hidup layak versi World Bank 2 USD/Hari (jadi rata-rata se Indonesia Upah/Gaji Bulanan Kaum Buruh tidak lebih dari Rp 1.000.000/Bln)

3. Pencabutan Subsidi Subsidi Untuk Rakyat (Tarif dasar Listrik akan naik 20 % Pada awal tahun 2010, Harga BBM yang secara bertahap sudah disesuaikan dengan mekanisme pasar, Subsidi pupuk pada tahun 2010 sebesar 11 trillyun yang seharusnya untuk petani justru dalam prakteknya malah diberikan pada corporate farming alias perusahaan pertanian yang beroperasi di Indonesia)

4. Disahkan UU BHP – Demi World Class University serta mengubahnya menjadi ladang bisnis yang menguntungkan proyek-proyek investasi didalam kampus/sekolahan, sehingga menghilangkan visi pendidikan nasional sebagai kewajiban negara dan hak rakyat secara gratis sehingga mampu menciptakan kemajuan tenaga produktif dan kebudayaan rakyat Indonesia

5. Disahkanya beberapa UU pro pasar bebas yang sudah lama di design oleh kaum pemodal ternyata sudah disahkan nyaris tanpa kontrol dari rakyat, UU Kelistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus, Perpu Pembebasan Lahan dll tentu saja memiliki semangat yang anti kemakmuran dan kesehjateraan bersama.

6. Disahkanya mega proyek infrastruktur hingga peresmian perusahaan pertanian berskala besar untuk melakukan kegiatan bisnisnya ditambah lagi dengan mulai beroperasinya Rice Estate dari jepang dan Korea selatan di pedesaan justru akan semakin memperburuk keadaan sebagian besar petani gurem dan buruh tani di Indonesia. di Jawa saja terdapat 12,5 juta RMT (Rumah Tangga Petani) atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49% nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi ada sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia sesungguhnya adalah buruh tani dan ada 90 juta jiwa petani gurem.

7. Disamping itu pemerintah masih enggan mengugat penguasaan 48 juta hektare lahan produktif termasuk hutan-hutan di Indonesia yang dikuasai 620 pengusaha yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

8. Tentu saja masih belum ada niatan politik dari rezim ini untuk menjalankan Pembaruan agraria sejati sesuai dengan mandat dan control Organisasi – organiasi rakyat.

9. Persoalan stabilitas politik juga akan menjadi prioritas selama 5 tahun kedepan yang akan dijaga mati-matian oleh rezim SBY-Boediono, untuk menarik minat Investor namun disisi lain mengubur hak – hak demokratik, social dan politik massa rakyat.

Keadaan di atas juga semakin diperparah dengan berbagai kerjasama ekonomi dan bisnis Internasional maupun regional hasil rekomendasi AFTA, FTZ, GATTS, AoA yang hanya menempatkan Indonesia sebagai penyedia bahan mentah, buruh murah, serta pasar yang potensial bagi komoditas Negara-negara yang turut menandatangani MoU dengan Indonesia.

Sebut saja China dan India, sampai saat ini. Dua Negara di kawasan Asia ini, sangat ambius dalam mendesakkan berbagai proyek Infrastruktur dan pembukaan pabrik-pabrik tekstil, teknik, Industri otomotif dan jaringan Informasi dan Terknologi, celakanya menurut departemen perindustrian lewat Menterinya Fahmi Idris, waktu itu menyatakan, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor industri. Dengan rata-rata volume Perdagangan Indonesia-India telah melampaui US$10 miliar pada 2008, sementara itu dengan China volume perdaganganya pada semester pertama tahun 2009 pada nilai 11.7 miliar Dollar AS.

Dari kasus diatas maka tentu kita bisa membayangkan sesungguhnya ada ancaman besar dibalik skema perdagangan bebas yang telah di setujui oleh rezim SBY-Boediono, yakni terancamnya buruh buruh di Indonesia untuk tetap melanjutkan pekerjaanya, singkat katannya adalah dengan banjir Produksi massal dari praktek perdagangan bebas itu, maka sekitar 20 juta buruh manufaktur di Indonesia akan semakin terancam pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, jangan pernah dilupakan pula bahwa sesungguhnya elit-elit politik dan parpol yang ikut dalam pemilu 2009 kemarin juga memiliki andil besar dalam memiskinkan rakyat Indonesia, buktinya saat ini juga sibuk menyiapkan jurusnya agar terlibat kembali di jajaran kementerian, parlemen dan badan-badan Negara yang lainya. Mereka secara konsisten terbukti masih padu dengan rezim pembela modal SBY-Boediono.

Oleh karena itu kami dari Komite Perjuangan Rakyat (KPR) masih menganggap sama rezim ini dengan yang pernah memerintah 5 tahun kebelakang dan kami menegaskan sikap politik dengan bulat bahwa:

“Kapitalisme Telah Gagal, lawan Rezim SBY – Boediono antek neoliberalisme dan galang persatuan Gerakan Rakyat”

KPR Juga menegaskan platformnya antara lain: 1. Bangun Industri Nasional Yang Kuat dan tangguh di Bawah Kontrol Rakyat 2. Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati (Tanah, Modal dan Teknologi Untuk Rakyat) 3. Nasionalisasi Aset-Aset Vital dan Industri Pertambangan Asing 4. Sita Harta Koruptor 5. Hapus Hutang luar negeri 6. Pendidikan, Kesehatan dan transportasi gratis bagi rakyat.

Jakarta, 20 Oktober 2009

Humas KPR

Kent Yusriansyah Ilhamsyah Akril Prasetyo Budi Wardoyo

Selengkapnya...