LIMA MUSUH RAKYAT : (1) Penjajahan Modal Asing - (2) Pemerintah Boneka Penjajah - (3) Sisa-sisa Orde Baru - (4) Tentara - (5) Reformis Gadungan ***** LIMA KEKUATAN RAKYAT : (1) Organisasi dan Penyatuan Perjuangan Rakyat - (2) Keterlibatan Langsung Rakyat Dalam Demokrasi - (3) Pemerintahan Rakyat Miskin - (4) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan - (5) Manusia yang Sehat, Produktif, Merdeka, Melawan dan Bersolidaritas ***** SEPULUH TUNTUTAN MENDESAK RAKYAT : (1 ) Turunkan Harga Sembako - (2) Pendidikan dan Kesehatan Gratis - (3) Kenaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan - (4) Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal - (5) UU Politik dan Pemilu yang Demokratis - (6) Penulisan Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat - (7) Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial - (8) Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto/Kroni, dan Koruptor Lainnya - (9) Kuota 50% Perempuan untuk Semua Jabatan Publik - (10) Perbaikan Kerusakan Lingkungan ***** LIMA JALAN KELUAR RAKYAT : (1) Industrialisasi Nasional oleh dan untuk Rakyat - (2) Pemusatan Pembiayaan dalam Negeri - (3) Pemenuhan Tuntutan-tuntutan Mendesak Rakyat - (4) Kekuasaan Rakyat - (5) Kebudayaan Maju LMND - PRM

MAHASISWA TUNTUT KEJELASAN STATUS

12 Juli 2009

ALIANSI MAHASISWA MENGGUGAT (BEM STIKES SURABAYA MULTI KELAS CABANG KUPANG, LMND-PRM, GEMAPRODEM) Sekertariat Jl. Hati Mulia Oebabo Kupang

PERYATAAN SIKAP ”MAHASISWA TUNTUT KEJELASAN STATUS”

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surabaya Multi Kelas Cabang Kupang, merupakan salah satu Universitas Cabang STIKES Surabaya yang beroperasi di Kota Kupang. Guna menciptakan output-output tenaga kesehatan yang provesional dan berkualitas dalam melayani masyarakat.

Tetapi universitas ini sampai saat ini status nya belum jelas, bahkan menejemen lembaga ini pun tak mampu menjelaskan status lembaga ini kepada mahasiswa.Oleh karena itu mahasiswa merasa di tipu dan di rugikan.Bahkan yang lebih mengerikan lagi ternyata Universitas ini pun beroperasi tanpa pengetahuan Dinas Kesehatan Propinsi NTT.

Penipuan dan pembohongan terhadap mahasiswa kembali terjadi, kasus penipuan terhadap mahasiswa STIKES Surabaya Multi Kelas Cabang Kupang terutama Mahasiswa Program Studi Keperawatan merupakan imbas dari kepercayaan pemerintah kepada swasta untuk turut campur tangan dalam pengelolaan dunia pendidikan di Bangsa kita. Dan kasus STIKES Surabaya Multi Kelas Cabang Kupang sebenarya bukti dari ketidak peduliannya pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Kasus penipuan yang di lakukan oleh elit-elit ini bukan saja baru terjadi kali ini tetapi kasus penipuan yang sama yang di lakukan oleh mereka pernah terjadi di Jawa Timur dan sudah pernah di laporkan oleh Mahasiswa STIKES Surabaya di POLDA JATIM, dan menurut surat edaran DIKTI No: 595/D5.1/T/2007 juga sebenarnya telah melarang multi kelas jarak jauh.

Oleh karena itu data yang himpun Mahasiswa STIKES Surabaya Multi Kelas Cabang Kupang, ternyata telah membuktikan bahwa STIKES Surabaya Multi Kelas Cabang Kupang telah melakukan penipuan terhadap Mahasiswa (Program Studi Keperawatan) maupun Masyarakat.

Berdasarkan keadaan objektif di atas maka kami yang tergabung dalam ALIANSI MAHASISWA MENGGUGAT (AMM) NTT menuntut :

1. Menejemen STIKES Surabaya Multi Kelas Cabang Kupang segera menghadirkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) VII dan VIII serta seluruh Penanggung jawab untuk menjelaskan status Universitas terutama Program Studi Keperawatan ke Mahasiswa.

2. Apabila tidak segera menghadirkan KOPERTIS VII dan VIII serta penanggung jawab untuk menjelaskan status STIKES ini ke mahasiswa maka menejemen harus segera mengurus pengembalian uang biaya pendidikan 100% terhitung mulai sejak mendaftar-saat ini....

”Saatnya Mahasiswa bangkit melawan penindasan dalam dunia pendidikan” ”Melawan atau miskin” ”melawan atau di tindas” HIPOLITUS BOUK KORDUM

Selengkapnya...

KROLOGIS REPRESIFITAS TERHADAP AKSI LMND PRM PALU (POSKO PERSATUAN GERAKAN MAHASISWA DAN RAKYAT)

20 Juni 2009

Berdasarkan surat seruan Kolektif Nasional LMND-PRM tentang propaganda pilpres ’09 dan respon terhadap penerimaan mahasiswa baru, maka, kami mengadakan rapat kolektif LMND-PRM Kota Palu pada tanggal 17 Juni 2009, untuk mengaktifan kembali Posko Persatuan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat di Universitas Tadulako. Kami melaksanakan strategi bawah pasca ekspresi politik 1/5, dengan melakukan aksi Orasi Keliling dan mimbar bebas di Kampus, dimana Badung sebagai Korlap, dengan jumlah masa aksi 7 orang (Zein, Fa’at, Jay, Memed, Afdal, Nato, dan Helmina).

Aksi dimulai pukul 10.00 WITA. Aksi dimulai dari perempatan dekat BAK. Aksi tersebut menggangkat isu tentang Tolak PILPRES ’09, bangun kekuasaan rakayat, bersama dengan gerakan rakyat untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Aksi yang mengatasnamakan Posko Persatuan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat (PPGMR) melakukan orasi keliling ke fakultas-fakultas di Universitas Tadulako.

Dalam orasinya kaawan-kawan menyatakan bahwa PILPRES ’09 tidak akan memberikan solusi yang akan membebaskan rakyat dari lembah kemiskinan. Karena ketiga capres dan cawapres peserta pilpres adalah agen-agen imprealis, pelanggar ham, sisa-sisa orde baru, refomis gadungan dan pengusaha yang hanya memikirkan bagaimana mensejaterakan diri mereka dan kroni-kroninya. Mereka tidak akan pernah memberikan kesejateraan untuk rakyat, terlebih lagi di tengah situasi biaya penddikan yang begitu mahal dan kurikulumnya yang konservatif, sehingga membuat kampus hanya mencetak sarjana-sarjana yang dipersiapkan untuk menjadi buruh murah dan bahkan banyak sarjanan yang menjadi pengangguran—karena Negara yang masih menghamba pada sistem Kapitalisme yang tidak menghendaki rakyat sejahtera.

Di Universitas Tadulako, dalam sejarahnya pernah menjadi tempat konsolidasi gerakan mahasiswa pada tahun 1998 di Sulawesi Tengah. Hari ini, kenyataannya hanya bisa duduk diam dan pasrah menerima keadaan, padahal mereka juga terbebani dan tertekan dengan biaya SPP yang begitu mahal. Banyaknya satpam, menwa, dan militer yang selalu berkeliaran dikampus, membuat seolah-olah mahasiswa adalah tahanan, dan kampus adalah lembaga pemasyarakatan . Mahasiswa dibuat seolah-olah seperti para pelaku kriminal yang sedang disekolahkan. Hal yang janggal pula adalah kampus ini dipimpin oleh Rektor yang statusnya masih sebagai tersangka kasus korupsi dana kampus! Sungguh miris!

Ketika massa aksi sampai di Fakultas Hukum dan melakukan orasi, kami di teriaki oleh dosen-dosen yang ada di fakultas itu, bahkan ada yang mengatakan “kalian saja yang jadi presiden!”, tetapi ironisnya mereka tidak mau mendekati kami untuk berdiskusi. Mereka hanya berteriak dari kejauhan saja, tetapi kami tidak memperdulikan hal itu dan terus melakukan orasi. Setelah itu, kami melanjutkan aksi ke tempat awal kami memulai aksi dan mengelar mimbar bebas di situ. Di tempta itu kami mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan oleh pihak birokrasi lewat Menwa dan Satpam-Satpamnya—bahkan tidak jarang mereka menggunakan preman jikalau ada mahasiswa yang melawan kebijakan-kebijakan mereka. Kami menuntut agar segala bentuk tindakan militeristik yang ada di kampus dan struktur kemahasiswaan yang tidak efektif yaitu BEM, UKM, dan HMJ, dibubarkan dan diganti dengan Dewan Mahasiswa sebagai solusi alternatifnya.

Setelah membacakan pernyataan sikap, kemudian kami di hampiri oleh ketua BEM UNTAD dan bertanya “ini dari organisasi mana? Terus aksinya tentang apa?”. Kami menjelaskan, bahwa kami dari mahasiswa UNTAD yang tergabung dalam Posko Persatuan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat, dan menjelaskan tentang aksi kami. Selanjutnya dia mengatakan “tau tidak aturan yang ada didalam kampus ini..? bahwa mahasiswa tidak bisa membawa organisasi lain ke dalam kampus selain organisasi yang ada didalam kampus ini”. Dan kalian juga tidak bisa melakukan aksi tanpa ada izin dari pihak rektorat. Kami mengatakan: “Kenapa bisa begitu? Negara saja memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk berpendapat, berserikat, berkumpul dll…kenapa kampus tidak memberikan kebebasan itu? atau jangan-jangan kampus ini sedang mau mendirikan kembali Orde Baru Mini ala UNTAD yang karena rektornya juga adalah orang GOLKAR…” Kemudian, Ketua Bem UNTAD mengatakan “iya, memang betul Negara memberikan kebebasan itu, tetapi kampus juga punya aturan sendiri dan itu sudah diatur dalam UU bahwa tidak boleh ada organisasi lain yang diluar kampus, masuk kedalam kampus” Lalu, kami meminta padanya untuk menunjukan UU itu. Kemudia, dia mengatakan, “kalau kawan-kawan punya tuntutan, mari sama-sama kita ke rektorat untuk berdialog mengenai masalah itu dan saya juga akan menunjukan kepada kalian UU itu” Kami menolak tawaran untuk berdialog di Gedung Rektorat dan menawarkan bentuk dialog terbuka yang menghadirkan seluruh mahasiswa dan pihak birokrat kampus, dan mendesaknya agar segera menunjukan UU itu. Dia mulai geram karena kami tetap pada pendirian kami dan tidak mau mengikuti sarannya. Lalu dia menelfon beberapa kawannya untuk datang ke tempat aksi untuk membawa UU itu. Tidak lama kemudian, kawannya datang tetapi tidak membawah UU itu, justru yang membawa 7 orang satpam, dan beberapa orang mahasiswa yang oportunis serta beberapa orang preman. Kawan-kawannya itu langsung menyuruh satpam untuk menutup spanduk dan menyuruh kami untuk bubar dari tempat itu. Tapi, kami tidak mau bubar dan perdebatan pun terjadi. Beberapa orang satpam langsung menunjuk-nunjukan jarinya kepada kawan Jay dan berkata dengan nada kasar menyuruh kami bubar serta melakukan perampasan terhadap spanduk. Kami tetap bertahan dan mengatakan tidak ada gunanya kita berdebat disini, mending kita buat dialog terbuka seperti usulan kami tadi. Karena kami tetap bersikukuh pada posisi kami, pihak BEM UNTAD bersedian membuat pertemuan itu, dengan di fasilitasi oleh BEM UNTAD dan akan ada penyebaran pamflet ke setiap jurusan yang ada di kampus, bahwa akan dilaksanakan dialog terbuka yang menghadirkan seluruh mahasiswa dan pihak birokrat kampus pada hari senin, 22 Juni 2009. Represifitas sering terjadi di kampus UNTAD terhadap gerakan mahasis demokratik. Hal yang sama pernah terjadi terhadap kawan-kawan Front Mahasiswa Nasional, bahkan berakhir dengan adanya pemukulan. Setelah usulan kami diterima, kemudian kami membubarkan aksi kami.

Selengkapnya...

Kenapa Jargon-Jargon Anti Neolib ala Capres/Cawapres Hanya Omong Kosong ?

16 Juni 2009

Kenapa Jargon-Jargon Anti Neolib ala Capres/Cawapres Hanya Omong Kosong ? Tulisan ini di kutip dari artikel: Arah Perjuangan Sebenarnya dan Taktik Peleburan PRD-PAPERNAS Ke Partai Bintang Reformasi (PBR) (Siapakah Sebenarnya kekuatan Anti-Neoliberalisme) http://kprm-prd.blogspot.com/2008/09/debat-bualan-prd-papernas.html Karena secara material, secara manajerial dan, yang terpenting, secara politik mereka tidak memiliki kapasitas untuk mandiri. [1] Padahal, selama masih ada swastanisasi oleh segelintir orang terhadap alat-alat produksi sosial, maka sudah jelas akan ada pengisapan (tidak perduli pemilik modalnya orang Asing atau Indonesia)—dan cilakanya, para pemodal Indonesia tak memiliki kapasitas (sekali lagi) material (terutama alat-alt produksi berteknologi tinggi), kapasitas manajerial, dan kapasitas politik untuk melepaskan diri (secara bertahap pun) dan mengembangkan diri (secara mandiri) dari modal Asing. Apalagi, setelah krisis 1997, hampir sebagian besar kapasitas mereka ambruk. Dan sekarang hanya sebagain kecil saja yang masih memiliki tersebut, itupun dalam arti kapasitas manajerial—Arifin Panigoro, Bakri; Jodi Setiawan, untuk menyebut sedikit contoh—bukan kapasitas material/alat-alat produksi berteknologi tinggi, dalam istilah ekonom Orde Baru: kandungan lokalnya terlalu rendah. Apakah bisa dibayangkan mereka berani melepaskan diri dari ketergantungan terhadap (modal) asing? Tidak, bagi pengusaha (bahkan politisi) “realistis [2]”; dan, walaupun mereka memiliki keberanian, kehendak politik, namun mereka tidak mengandalkan dirinya pada kekuatan rakyat yang sadar (ideologis), maka nasibnya sudah pasti, seperti juga terjadi pada rejim-rejim “nasionalis” yang pernah ada: ambruk. Kenapa harus menyandarkan diri pada rakyat? Kekuatan rakyat harus dipandang dalam arti: 1) sebagai tenaga produktif; 2) pelindung dari gempuran/tekanan kapitalis/modal asing (yang sering menggunakan negaranya dan badan-badan internasional) untuk meruntuhkan bargain ekonomi-politik dalam negeri—apalagi bila kita masih harus berkompromi dengan modal asing (seperti di Venezuela) karena kita masih belum sepenuhnya memiliki kapasitas memproduksi tenaga produktif (terutama alat-alat produksi berteknologi tinggi), juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas manajerial. [3] Dari sejarahnya, lahirnya para pengusaha “nasional” ini bukan dari hasil perjuangan mereka dalam meruntuhkan kekuasaan Feodal maupun Kekuasaan Penjajahan Kolonial, melainkan lahir dari hasil kolaborasi mereka dengan Modal Internasional, terutama semenjak Orde Baru. Mereka dari lahirnya sudah tidak punya kapasitas untuk membangun Industri dalam negeri, terutama dalam memajukan tenaga produktif (teknologi, kecakapan dan kesehatan tenaga kerja). Satu-satunya yang ada dalam benak mereka adalah bergantung pada modal Internasional: membangun berarti Investasi Modal Internasional; membangun berarti menambah Hutang Luar Negeri. Ketergantungan yang kuat terhadap Modal Internasional membuat mereka tidak akan berani melawan Dominasi Modal Internasional, bahkan akan saling berlomba untuk menjadi calo bagi Modal Internasional. Mereka mungkin hanya mengeluh ketika dengan cepat kekayaan alam kita dijarah Modal Internasional, namun dengan cepat pula mereka akan tersenyum ketika ceceran keuntungan Modal Internasional jatuh ke tangan mereka—berupa fee atau sebagai rekanan bisnis. Memang mereka belum memiliki mental borjuis atu industrialis, tapi masih mental calo (merchant capital/society). Apa lagi yang bisa kita katakan mengenai para purnawirawan Jendral? Mereka itu adalah para Penjahat HAM dan, selama ini (terutama bila sedang memegang kekuasaan), mereka adalah para pendukung setia kapitalisme Orde Baru-Neoliberalisme. Dan kita tahu bahwa hampir semua perusahaan yang dipegang oleh militer itu AMBRUK atau merugi. Seperti juga “borjuis” dalam negeri, militer tak memiliki kapasitas untuk mengelola “nasionalisme” (berbeda sangat jauh dengan militer fasisme Jerman), atau tak memiliki kapasitas mengelola nasionalisasi aset-aset nasional. catatan kaki: [1] Batas antara realisitis dengan pragmatis nampaknya setipis kulit bawang. [2] Seperti saya jelaskan sebelumnya, faktor lain yang akan membantu, seperti juga yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela, adalah bersekutu secara internasional dengan platform progresif—bukan saja demi kepentingan ketahanan dukungan politik internasional, propaganda internasional, namun juga untuk mempertinggi tenaga produktif dalam pertukaran internasional yang lebih adil. [3] Pengertian obyektif maknanya adalah: disadari atau tidak disadari oleh rakyat, kita harus menjelaskan pentingnya sosialisasi kekayaan (program darurat) dan alat-alat produksi sebagai kebutuhan obyektif rakyat; kita tidak boleh menipunya. Selengkapnya...

Media AS, Chavez, dan Revolusi Sosialis Venezuela

08 Juni 2009

Pikiran Rakyat, Senin 08 Juni 2009--

Obsesi pembatasan periode sebagai budaya politik adalah fenomena baru di AS yang terjadi sebagian besar pada era 1990-an sebagai populisme sinis kaum Republikan melawan korupsi (Maher: 2009). Namun, Barack Obama justru tidak setuju terhadap pembatasan masa jabatan karena satu-satunya bentuk pembatasan adalah pemilu itu sendiri.

Di Inggris, Tony Blair menduduki kursi perdana menteri selama sepuluh tahun dan Margaret Thatcher sebelas tahun. Di AS, Franklin D. Roosevelt berkuasa dua belas tahun dan bisa berlanjut hingga enam belas tahun jika tidak wafat. Tidak pun ada batasan periode bagi para senator dan wakil kongres di AS.

Meski demikian, tak seperti dukungannya terhadap Gubernur Bloomberg, harian New York Times (NYT) justru bernapas lega ketika pemilih Venezuela memilih tidak pada referendum tahun 2007. Referendum itu, antara lain bertujuan untuk menghapuskan batas periode presiden menjabat. Sebaliknya, NYT justru mendukung rencana perpanjangan periode kekuasaan Presiden Colombia Álvaro Uribe untuk kedua kalinya, melalui mekanisme pemilihan legislatif.

Kontroversi pemberitaan

Sementara Chávez mengupayakan penghapusan periode jabatan melalui referendum atau plebisit --mekanisme demokrasi langsung yang paling demokratik-- Uribe memperpanjangnya melalui mekanisme pemilihan legislatif. Namun, dengan berbagai muslihat, media AS mencela upaya Chavez (yang dipanggil Hugo oleh media AS) dan memuji upaya Uribe (dipanggil Mr.). Media AS mengutuk referendum Venezuela dan mendorong keputusan legislatif Colombia.

Selama tiga bulan terakhir, berbagai editorial dan liputan media cetak AS terhadap Colombia dan Venezuela merupakan kebalikan dari kenyataan. Hasil analisis media yang dilakukan oleh George Cicariello-Maher, seorang kandidat Ph.D. dari Universitas California, Barkeley, menyimpulkan, liputan media terkait isu ini adalah Chávez harus minggat karena dia jahat. Sementara Uribe harus bertahan karena dia luar biasa.

Menurut Steve Rendall, seorang analis senior FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting), pencarian terhadap Álvaro Uribe dan term limits memunculkan enam puluh artikel. Sementara pencarian yang sama terhadap Hugo Chávez memunculkan seribu tiga artikel. Sebanyak 286 artikel menyebutkan, Chávez dan president for life (presiden seumur hidup). Sementara hanya 29 artikel yang menyebutkan Uribe sebagai presiden seumur hidup. FAIR adalah lembaga penelitian media di dalam fasilitas database koran AS, Nexis.

Pada 19 Desember, Washington Post menuduh Hugo Chávez seorang otoriter yang akan menggunakan "kekerasan atau penipuan" untuk memenangi referendum. Referendum dituduh sebagai mekanisme yang "dengan korup akan mengantarkan Chavez ke tampuk kekuasaan" di negeri tempat pemilihan umum "tak lagi bebas dan adil".

Editorial tersebut mengabaikan kenyataan bahwa pada 18 Desember, mayoritas anggota parlemen Venezuela telah setuju menyelenggarakan referendum setelah menerima 4,5 juta tanda tangan rakyat yang mendukung amendemen konstitusional. Sebanyak 130 pengawas independen pemilu dari seluruh dunia menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah November 2008 adil, kredibel, dan transparan.

Terhadap referendum tanggal 15 Februari lalu, delegasi pemantau Pemilu Brasil, Max Altman, menyatakan, sistem Pemilu Venezuela sangat akurat dan aman. Sementara Manolis Glezox, pemantau pemilu dari Yunani, menyatakan, tuduhan oposisi anti-Chávez/antiamendemen, terkait lembaga-lembaga pemerintah yang memihak kampanye proamendemen, tidak terbukti. Mereka yang tidak mendukung amendemen memiliki kesempatan untuk mengampanyekan posisinya dengan cara-cara yang demokratik, baik di berbagai koran maupun media visual. Menurut dia, situasi ini tidak menunjukkan adanya kediktatoran di Venezuela.

Makna kemenangan

Diketahui, pengumpulan tanda tangan yang mendukung penyelenggaraan referendum dilakukan oleh Partai Sosialis Venezuela (PSUV) di berbagai jalanan di negeri itu dalam waktu sepekan. Kenyataan itu menyangkal tudingan bahwa Chávez sekadar menggunakan otoritas presidensialnya untuk mendorong amendemen. Demikian pula kekalahannya dalam referendum tahun 2007, melambangkan bahwa Chávez tak sanggup menggunakan otoritas presidensialnya.

Sebesar 70% atau 11,76 juta orang dari 16,8 juta pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya pada referendum 15 Februari 2009 lalu. Dewan Pemilihan Umum Nasional mengumumkan bahwa pemilih yang menyatakan "ya" terhadap amendemen konstitusi sebesar 54,4% atau 6.397.440, atau selisih 1.034.880 juta suara dengan yang menyatakan "tidak".

Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat memang menghendaki agar Chávez mencalonkan diri lagi sebagai presiden (tak hanya dua periode, seperti dibatasi undang-undang).

Jika kelak terpilih lagi, Chávez akan memimpin Venezuela hingga 2019. Bukan seumur hidup seperti yang dituduhkan. Melalui mekanisme partisipasi langsung rakyat lewat referendum, tidak ada satu pun kekuasaan dan kebijakan negara yang tidak bisa dijatuhkan rakyat. Artinya, terus berkuasa atau tidaknya Chávez akan sangat bergantung pada dukungan suara dan tanda tangan rakyat dalam mekanisme referendum.

Akan tetapi, kampanye menjatuhkan Chávez melalui isu-isu antidemokrasi" terus berlangsung bertahun-tahun oleh korporat media dan pemerintah AS, hanya karena kehendak Chávez dan rakyat yang mendukungnya bertentangan dengan kepentingan kapitalisme AS. Memilih Chávez artinya memilih untuk melanjutkan revolusi sosialis, revolusi yang sangat ditakuti kapitalisme.

Padahal, revolusi tersebut sudah menyediakan syarat-syarat kemajuan bagi rakyat Venezuela. Melihat apa yang direncanakan Chávez dengan revolusi sosialisnya, apakah ada alasan lain bagi rakyat Venezuela untuk tidak mendukungnya?

Zely Ariane, Koordinator Komite Solidaritas untuk Alternatif Amerika Latin (Serial) dan Koordinator Hubungan Internasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM))***

Selengkapnya...

Dita Indah Sari: JK-Win Paling Nyambung dengan Buruh

06 Juni 2009

Sabtu, 6 Juni 2009 | 14:04 WIB Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis buruh Dita Indah Sari menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla dan Wiranto adalah pasangan yang paling nyambung dengan para buruh. Oleh karena itu, para buruh dan pemuda yang tergabung dalam Relawan Berani Bangkit Mandiri (BBM) siap mendukung pemenangan pasangan ini dalam pemilu presiden mendatang.

"Kami merasa cocok dengan kemandirian ekonominya. Sedikit banyak gagasannya sangat nyambung," tutur Dita sebelum acara deklarasi di Gedung Panti Trisula Perwari Menteng yang juga dihadiri JK, Sabtu (6/6).

Konsep ekonomi kemandirian yang ditawarkan pasangan JK-Win, menurut Dita, memenuhi poin-poin yang selama ini didambakan para buruh, antara lain terkait program JK-Win untuk melindungi industri dalam negeri dan memperkenalkan sistem outsourcing dan kontrak kerja yang justru berpihak kepada buruh.

Selain itu, Dita menilai JK adalah tipe pemimpin yang berani memiliki sikap, tidak terjebak dalam formalitas komunikasi dengan rakyat dan cepat dalam bertindak. "Cocok dengan kami. Kami capek ya dengan pemimpin-pemimpin yang sering bersikap pragmatis dan berbicara tentang hal-hal umum," tutur Dita.

Kepemimpinan JK yang juga dinilai positif adalah solusi-solusi praktis yang kerap ditawarkan JK untuk menjawab permasalahan-permasalahan rakyat, terkait ekonomi. Latar belakang pengusaha yang dimiliki JK tidak menjadi persoalan bagi Dita.

"Yang penting sistem. Meski dia dari penguasaha, tapi dia punya sistem yang baik. Bagaimana dia menjaga sistem itu untuk mengatur dia sebagai pejabat dan pengusaha. Kalau konflik kepentingan kan bisa datang dari profesi apa saja," ungkap Dita.

Dalam deklarasi hari ini, para buruh akan mengajukan kontrak politik dengan JK-Win, meliputi jaminan perlindungan terhadap industri dalam negeri, perbaikan sistem kerja outsourcing dan kerja kontrak, serta komitmen untuk membangun komunikasi politik yang egaliter dan terbuka dengan rakyat.

Relawan ini akan deklarasi di 25 kota, seperti Solo, Semarang, Banten, Tangerang, dan Yogyakarta. Sebagai koordinator relawan, ia yakin suara buruh se-nusantara akan dapat digalang untuk mendukung pemenangan JK-Win.

-----------------------------

SEMAKIN JELAS ARAH OPORTUNISME PRD-PAPERNAS!!! MERAPAT KE GOLKAR YANG DAHULU MAU DI BUBARKAN!!MERAPAT KE MILITER YANG DULU MEMBUNUHI KAWAN-KAWANNYA!!BAGAIMANA PERTANGGUNG JAWABAN MEREKA KEPADA RAKYAT?? -- Admin

Selengkapnya...