Obsesi pembatasan periode sebagai budaya politik adalah fenomena baru di AS yang terjadi sebagian besar pada era 1990-an sebagai populisme sinis kaum Republikan melawan korupsi (Maher: 2009). Namun, Barack Obama justru tidak setuju terhadap pembatasan masa jabatan karena satu-satunya bentuk pembatasan adalah pemilu itu sendiri.
Di Inggris, Tony Blair menduduki kursi perdana menteri selama sepuluh tahun dan Margaret Thatcher sebelas tahun. Di AS, Franklin D. Roosevelt berkuasa dua belas tahun dan bisa berlanjut hingga enam belas tahun jika tidak wafat. Tidak pun ada batasan periode bagi para senator dan wakil kongres di AS.
Meski demikian, tak seperti dukungannya terhadap Gubernur Bloomberg, harian New York Times (NYT) justru bernapas lega ketika pemilih Venezuela memilih tidak pada referendum tahun 2007. Referendum itu, antara lain bertujuan untuk menghapuskan batas periode presiden menjabat. Sebaliknya, NYT justru mendukung rencana perpanjangan periode kekuasaan Presiden Colombia Álvaro Uribe untuk kedua kalinya, melalui mekanisme pemilihan legislatif.
Kontroversi pemberitaan
Sementara Chávez mengupayakan penghapusan periode jabatan melalui referendum atau plebisit --mekanisme demokrasi langsung yang paling demokratik-- Uribe memperpanjangnya melalui mekanisme pemilihan legislatif. Namun, dengan berbagai muslihat, media AS mencela upaya Chavez (yang dipanggil Hugo oleh media AS) dan memuji upaya Uribe (dipanggil Mr.). Media AS mengutuk referendum Venezuela dan mendorong keputusan legislatif Colombia.
Selama tiga bulan terakhir, berbagai editorial dan liputan media cetak AS terhadap Colombia dan Venezuela merupakan kebalikan dari kenyataan. Hasil analisis media yang dilakukan oleh George Cicariello-Maher, seorang kandidat Ph.D. dari Universitas California, Barkeley, menyimpulkan, liputan media terkait isu ini adalah Chávez harus minggat karena dia jahat. Sementara Uribe harus bertahan karena dia luar biasa.
Menurut Steve Rendall, seorang analis senior FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting), pencarian terhadap Álvaro Uribe dan term limits memunculkan enam puluh artikel. Sementara pencarian yang sama terhadap Hugo Chávez memunculkan seribu tiga artikel. Sebanyak 286 artikel menyebutkan, Chávez dan president for life (presiden seumur hidup). Sementara hanya 29 artikel yang menyebutkan Uribe sebagai presiden seumur hidup. FAIR adalah lembaga penelitian media di dalam fasilitas database koran AS, Nexis.
Pada 19 Desember, Washington Post menuduh Hugo Chávez seorang otoriter yang akan menggunakan "kekerasan atau penipuan" untuk memenangi referendum. Referendum dituduh sebagai mekanisme yang "dengan korup akan mengantarkan Chavez ke tampuk kekuasaan" di negeri tempat pemilihan umum "tak lagi bebas dan adil".
Editorial tersebut mengabaikan kenyataan bahwa pada 18 Desember, mayoritas anggota parlemen Venezuela telah setuju menyelenggarakan referendum setelah menerima 4,5 juta tanda tangan rakyat yang mendukung amendemen konstitusional. Sebanyak 130 pengawas independen pemilu dari seluruh dunia menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah November 2008 adil, kredibel, dan transparan.
Terhadap referendum tanggal 15 Februari lalu, delegasi pemantau Pemilu Brasil, Max Altman, menyatakan, sistem Pemilu Venezuela sangat akurat dan aman. Sementara Manolis Glezox, pemantau pemilu dari Yunani, menyatakan, tuduhan oposisi anti-Chávez/antiamendemen, terkait lembaga-lembaga pemerintah yang memihak kampanye proamendemen, tidak terbukti. Mereka yang tidak mendukung amendemen memiliki kesempatan untuk mengampanyekan posisinya dengan cara-cara yang demokratik, baik di berbagai koran maupun media visual. Menurut dia, situasi ini tidak menunjukkan adanya kediktatoran di Venezuela.
Makna kemenangan
Diketahui, pengumpulan tanda tangan yang mendukung penyelenggaraan referendum dilakukan oleh Partai Sosialis Venezuela (PSUV) di berbagai jalanan di negeri itu dalam waktu sepekan. Kenyataan itu menyangkal tudingan bahwa Chávez sekadar menggunakan otoritas presidensialnya untuk mendorong amendemen. Demikian pula kekalahannya dalam referendum tahun 2007, melambangkan bahwa Chávez tak sanggup menggunakan otoritas presidensialnya.
Sebesar 70% atau 11,76 juta orang dari 16,8 juta pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya pada referendum 15 Februari 2009 lalu. Dewan Pemilihan Umum Nasional mengumumkan bahwa pemilih yang menyatakan "ya" terhadap amendemen konstitusi sebesar 54,4% atau 6.397.440, atau selisih 1.034.880 juta suara dengan yang menyatakan "tidak".
Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat memang menghendaki agar Chávez mencalonkan diri lagi sebagai presiden (tak hanya dua periode, seperti dibatasi undang-undang).
Jika kelak terpilih lagi, Chávez akan memimpin Venezuela hingga 2019. Bukan seumur hidup seperti yang dituduhkan. Melalui mekanisme partisipasi langsung rakyat lewat referendum, tidak ada satu pun kekuasaan dan kebijakan negara yang tidak bisa dijatuhkan rakyat. Artinya, terus berkuasa atau tidaknya Chávez akan sangat bergantung pada dukungan suara dan tanda tangan rakyat dalam mekanisme referendum.
Akan tetapi, kampanye menjatuhkan Chávez melalui isu-isu antidemokrasi" terus berlangsung bertahun-tahun oleh korporat media dan pemerintah AS, hanya karena kehendak Chávez dan rakyat yang mendukungnya bertentangan dengan kepentingan kapitalisme AS. Memilih Chávez artinya memilih untuk melanjutkan revolusi sosialis, revolusi yang sangat ditakuti kapitalisme.
Padahal, revolusi tersebut sudah menyediakan syarat-syarat kemajuan bagi rakyat Venezuela. Melihat apa yang direncanakan Chávez dengan revolusi sosialisnya, apakah ada alasan lain bagi rakyat Venezuela untuk tidak mendukungnya?
Zely Ariane, Koordinator Komite Solidaritas untuk Alternatif Amerika Latin (Serial) dan Koordinator Hubungan Internasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM))***
Print this page
